Rabu, 10 Februari 2010

POTRET PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI 5 TAHUN (2004-2009) TERAKHIR DAN PERSPEKTIF LIMA TAHUN KEDEPAN


Periodesasi perubahan pemerintahan yang berlangsung di Indonesia, terjadi secara mendasar sejak digulingkannya reformasi tahun 1998, dengan ditandai lengsernya rezim soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun di Republik ini. Pasca tahun 1998 banyak perubahan yang sangat signifikan, terutama pada sistem pemerintahan dan birokrasi di Indonesia, yaitu berubahnya struktur pemerintahan dari Sentralisasi menjadi desentralisasi, dengan dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 1999 pada masa pemerintahan Gus Dur, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Adapun tuntutan awal reformasi yang digaungkan pada tahun 1998 subjek utamanya adalah :
1. Menolak gaya pemerintahan yang otoriter, dengan menginginkan demokratisasi dalam segala aspek, baik politik maupun ekonomi.
2. Menuntut penghapusan Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme yang sudah sangat mengakar dan membudaya di segala lini birokrasi indonesia.
3. Adanya penekanan terhadap keadilan pembagian kekayaan antara pusat dan daerah (otonomi Daerah).
4. Menuntut adanya keterbukaan/Transparansi, Akuntabilitas, dan partisipasi dari rakyat (Good Governance)
5. Pengentasan kemiskinan dan Kesenjangan
6. Kesempatan kerja dan penghapusan Pengangguran.

Selama pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009, dimana proses pemilihannya merupakan proses pemilihan Presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga legitimasi terhadap pemerintahan SBY, cukup kuat dan mengakar, karena partisipasi rakyat langsung dalam memilihnya, selama pemerintahan SBY berlangsung dapat kita lihat dan rasakan kebijakan yang telah ia lakukan dalam kurun waktu lima tahun berjalan.

Reformasi pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono :

Pada masa pemerintahan SBY tahun 2004-2009 cukup banyak yang telah dilakukan oleh pemerintahan ini pada pembenahan birokrasi baik secara, Ekonomi, Politik dan kelembagaan, antara lain :
a. Terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru
Pada masa pemerintahan SBY yang paling kontroversi adalah dibentuknya lembaga baru yang konsentrasi pada penghapusan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana tindakan yang dilakukan oleh lembaga ini cukup banyak membuahkan hasil, dengan mengungkap banyak kasus mega korupsi baik dilembaga legislatif (DPR), Eksekutif (Korupsi di Departemen, Bank Indonesia) dan Yudikatif (korupsi di MA, Kejaksaan, dan Kepolisian), walaupun pada akhirnya lembaga ini digembosi juga oleh SBY sendiri, karena KPK mulai mencium adanya korupsi pada penggunaan dana Bank Century yang di duga digunakan untuk dana kampanye pemenangan pasangan SBY Boediono pada Pilpres tahun 2009 dengan melibatkan Gubernur BI (Boediono) dan menteri keuangan (Sri Mulyani), dengan menangkap dua anggota KPK dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, dengan penangkapan anggota KPK tersebut praktis peran lembaga ini sedikit banyak telah menumpul dan kehilangan tajinya. Selain KPK masih banyak lembaga baru yang dibuat pada masa pemerintahan SBY yaitu Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Penyiaran Indonesia dan sebagainya.
b. Anggaran Pendidikan 20 % dari APBN/APBD
Pada pemerintaan SBY tahun 2004-2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru, dan sebaginya. Hanya dalam pelaksanaannya leading sektor yang menangani bidang pendidikan dalam hal ini Departemen Pendidikan nampaknya gagap dengan anggaran yang besar tersebut, sehingga banyak program yang belum menyentuh, hanya sekedar menghabiskan dana dengan hanya mengadakan kegiatan seminar-seminar saja.
c. Demokratisasi, Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah
Pada masa SBY tahun 2004-2009 reformasi dibidang politik adalah dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu yang membolehkan calon non partai/Perseorangan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, dengan persyaratan tertentu, sehingga dengan peraturan ini, setiap orang punya ruang untuk maju dalam pemilihan kepala daerah tanpa harus melalui partai tertentu.
d. Program-Program Kerakyatan
Pada tahun 2004-2009 banyak sekali program-program kerakyatan yang dikeluarkan oleh SBY, entah ini murni atau ada maksud tertentu dalam rangka kembali mencalonkan diri pada periode berikutnya, yang pasti banyak program kerakyatan yang dikeluarkan oleh SBY, sebut saja Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas/Gakkin/askeskin), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan sebagainya.
e. Bidang Kepegawaian/Aparatur Pemerintah
Pada bidang kepegawaian SBY meningkatkan atau menaikkan Gaji pegawai rata-rata 15 % setiap tahunnya, dan menaikkan uang makan untuk TNI/Polri, serta adanya renumerasi bagi Departemen Keuangan, MA, dan janjinya renumerasi akan diberikan kepada semua Pegawai diseluruh Departemen.
Selain itu SBY juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan pengangkatan Sekdes, dan Guru Bantu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dari semua program yang telah dilakukan oleh SBY lima tahun terakhir nampaknya cukup mengena di hati masyarakat Indonesia, itu terbukti dengan terpilihnya kembali SBY dalam pemilihan presiden untuk periode 2009-2014, walaupun tidak ada perubahan program yang di usungnya, hanya dengan sekedar slogan lanjutkan, yang berarti hanya melanjutkan program yang telah dilakukan selama ini dengan pencitraan diri yang lebih ditekankan.
Hanya yang menjadi pertanyaan apakah SBY tetap akan melakukan program yang sama seperti yang telah dilakukan lima tahun terakhir atau malah mengalami kemunduran dengan gejala-gejala yang sudah dinampakkan saat ini, dapat kita analisa perspektif lima tahun kedepan pemerintahan SBY sebagai berikut :
a. Terjadinya pemusatan kekuasaan ditangan SBY
Dengan digandengnya hampir semua partai dalam koalisi pemerintahan SBY (PAN, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, PPP), dapat terlihat kecenderungan SBY membangun kekuatan pemerintahan yang terpusat, sehingga pemerintahan SBY semakin kuat baik diparlemen maupun di tingkat eksekutif dengan banyak orang partai yang menjadi menteri (lebih dari separuh kursi menteri), sehingga kebijakan SBY nantinya tidak ada ganjalan dari Internal kekuasaan, karena tidak ada Parpol yag menjadi Oposisi sebagai penyeimbang, kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit yaitu tidak mencapai lebih dari 25 % saja, itupun kalau PDIP juga tegas untuk menjadi oposisi. Dengan kondisi pemerintahan yang seperti itu dikhawatirkan SBY akan memerintah dengan cara yang lebih Otoriter, karena mendapat dukungan kuat, baik di Eksekutif maupun di Parlemen.
b. Kecenderungan ke arah Neoliberalisme
Pada pemilihan Presiden periode 2009-2014 SBY, menggandeng Prof. Boediono untuk menjadi pasangannya, yang mana Boediono terkenal dengan salah satu ekonom pendukung Neoliberalisme, yaitu perdagangan bebas gaya baru, dimana peran pemerintah semakin sedikit, dengan berfungsi hanya sebagai pendukung dan memuluskan kebijakan Kapitalisme International (WTO, ADB, World Bank, dan Perusahaan Multinasional lainnya) di Indonesia. Ditambah lagi dengan Tim Ekonomi andalannya adalah Sri Mulyani, yang berlatar belakang sebagai pendukung kebijakan Neoliberalisme juga, sehingga ditakutkan kedepannya pemerintah Indonesia akan membuka kran masuknya Modal Asing tanpa batas, mengakibatkan penghisapan kekayaan alam Indonesia, dan semakin memiskinkan rakyat Indonesia seperti yang terjadi di Daerah-daerah Amerika latin.
c. Berkurangnya Program-Program Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur.
Setelah terpilih menjadi presiden kembali untuk periode 2009-2014, SBY nampaknya akan mengurangi program-program kerakyatan, itu terlihat pada pidato presiden tentang APBN 2010, dimana tidak dianggarkan lagi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahun 2010, walaupun memang program ini tidak produktif, tetapi sedikit mampu menaikkan daya beli masyarakat. Kemudian pada peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dianggarkan pada tahun 2010 kenaikan gaji hanya 5 %, dan itu tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang yang terus melonjak tinggi. Dapat kita lihat juga pada bidang kesehatan ternyata SBY, mengangkat Menteri Kesehatan yang mempunyai sejarah yang kurang baik dimana menteri terpilih adalah orang yang telah pernah melakuan kerjasama terhadap pihak asing dan mendukung kegiatan dan Program Namru 2, yaitu program kegiatan yang ditengarai sebagai alat Intelijen Amerika yang berkedok penelitian kesehatan, sehingga dikhawatirkan program kesehatan kedepannya lebih mendukung pihak asing dan tidak melakukan program-program kerakyatan lagi.
d. Penekanan Pada Pertumbuhan Ekonomi
Melihat kebijakan perekonomian SBY pada tahun mendatang, lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dan wajar saja itu terjadi karena tim ekonomi SBY adalah pendukung ekonomi kapitalisme yang lebih menekankan pertumbuhan daripada pemerataan, SBY di sidang KTT ASEAN Plus di Thailand tanggal 24 Oktober 2009 mengeluarkan Statemen bahwa Indonesia akan fokus pada pertumbuhan ekonomi dengan Target 7 %. Dikhawatirkan konsep pertumbuhan ekonomi ini tidak memberikan trickle down effect, sehingga tidak memberikan pemerataan bagi rakyat Indonesia dan malah memperjauh jurang kemiskinan, seperti kita tahu bahwa penyumbang angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dari sektor konsumsi masyarakat (karena masyarakat Indonesia kansumtif), dan Belanja Pemerintah, bukan dari Eksport produksi dalam negeri, dikhawatirkan SBY akan kembali kebelakang mengulangi kegagalan Rezim Soeharto.
e. Berkurangnya Transparansi dan Kebebasan Pers
Sudah menjadi konsumsi publik bahwa akan di sahkannya Undang-Undang tentang Kerahasiaan Negara di Era SBY, Meski pengaturan rahasia negara dalam bentuk UU bisa ditoleransikan termasuk di negara-negara demokrasi, tapi hal itu harus dijauhkan dari tendensi untuk membatasi hak-hak publik dalam mendapatkan informasi. Keamanan dan kedaulatan nasional sebagai tujuan utama UU Rahasia Negara tentu bukan alasan memadai untuk melenyapkan hak asasi rakyat untuk mendapatkan informasi yang lebih transparan.

Alasan lainnya, mereformasi birokrasi tidak mungkin terwujud dalam sistem yang sarat kerahasiaan. Kerahasiaan memacetkan partisipasi publik dan mematikan kontrol pers. Kerahasiaan bisa beranak pinak kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ujungnya, kerahasiaan berujung pada lahirnya birokrasi yang otoriter yang memosisikan diri sebagai pemilik dan penafsir tunggal kebenaran. (Dakidae, 2003:153).

Selain dari kemungkinan perspektif pemerintahan SBY tersebut, kedepan nampaknya SBY memang tidak mempunyai program baru selain slogan lanjutkan dan pencitraan diri yang baik yang ia gembar-gemborkan pada masa kampanye lalu, walaupun jujur pada masa pemerintahan SBY lima tahun yang lalu (2004-2009) cukup berhasil dan mengena di hati Masyarakat Indonesia, tapi kekhawatiran terhadap pemerintahan SBY lima tahun kedepan tetap ada, karena Euphoria kekuasaan dapat melupakan semua orang dari tujuan baiknya, tinggal kita menanti dan melihat secara langsung sepak terjang pemerintahan SBY kedepan apakah dia akan membangun sebuah negara kesejahteraan, atau malah membangun negara kekuasaan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar