Rabu, 17 Februari 2010

PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PRAKTEKNYA Oleh : Ratu Agung


Dalam sejarah keberadaan manusia dibumi ini pada saat dilahirkan adalah bagaimana untuk survive atau bertahan hidup, karena manusia merupakan makhluk sosial, maka manusia tidak akan sanggup sendiri untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Proses dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu pasti akan melibatkan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain, ataupun hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi antar manusia dalam pemenuhan kebutuhannya itulah yang melahirkan Ilmu administrasi, dimana Administrasi sesuai dengan pengertian bahwa administrasi adalah setiap kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih, berdasarkan rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Prof. Dr. Sondang P. Siagian), dari pengertian tersebut dapat dikatakan sejak ada manusia di bumi ini maka Ilmu administrasi itu sudah ada, karena manusia pasti akan melakukan hubungan interaksi antar sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, prakteknya dapat dilihat dari zaman komunal primitif dimana manusia hidup berkelompok, dan melakukan perburuan untuk pemenuhan kebutuhan makanan dengan cara berbagi peran ada yang menjadi pengintai, pengejar/penggiring (mengarahkan buruan pada satu titik tertentu) dan eksekutor dimana mempunyai fungsi membunuh hewan yang diburu dengan menunggu pada titik yang telah ditentukan oleh kelompok penggiring. Dalam proses perkembangannya Ilmu administrasi semakin maju dan semakin berkembang seiring dengan semakin maju dan berkembangnya peradaban dan masyarakat manusia itu sendiri, dimana pengembangan dan caranya mempunyai seni masing-masing karena dalam pengelolaan administrasi tidak akan sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.
Administrasi dalam lingkupnya dapat dibagi dalam private administrasi, publik administrasi, dan bisnis administrasi, dimana dalam sejarah perkembangan ilmu administrasi yang telah maju, diterapkan dalam pelaksanaan administrasi negara, itu dapat dilihat dari beberapa negara maju yang lebih dulu menerapkannya dalam pengelolaan administrasi negara dengan ciri-ciri masing-masing negara yang menerapkannya yaitu ;
- kawasan Eropa daratan (administrasi continental) dengan ciri-ciri Feodalisme, Sentralistik dan Monarkhi sentralistik, dimana lebih tepatnya ciri-ciri ini merupakan pelaksanaan Administrasi pada saat Belanda menjajah negeri Indonesia, dan ciri-ciri ini pun di dukung dengan Budaya Jawanisme (taat dan setia yang membabi buta pada atasan dan tidak memikirkan pihak lain sama sekali ; Pramoedya Ananta Toer) yang memang sangat Feodal, sehingga Belanda dapat bertahan lama di Indonesia, karena praktek yang dilakukan sangat sesuai dan didukung oleh Budaya setempat.
- Administrasi Publik di Inggris dengan ciri-ciri ; pada tatanan konvensi dan sistem commonwealth
- Administrasi Publik di Amerika Serikat (Anglo Saxon) dengan ciri-ciri ; Sistem Federal, Kekuasan pusat terbatas, Pemisahan Eksekutif dengan legislatif dan yudikatif.
Beberapa sistem administrasi dari beberapa negara tersebut lah yang mempengaruhi penerapan sistem administrasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Sehingga dalam perkembangan paradigma Prinsip Administrasi Publik, Kajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus berkembang.
Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang
dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritisi dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif atau paradigma dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah old public administration, new public management, dan new public service yang dapat dikelompokkan menjadi tiga orde/masa yaitu; 1. Old Publik Administration (Birokrasi ; Pra 1970), 2. New Publik Manajemen (pasca 1970), 3. New Public Service (Post 2003). Dalam pembagian orde/masa tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut ;

1. Old Public Administration (Pra 1970)
Pada era ini menganut falsafah political teori dimana politik dan administrasi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan bagai sekeping mata uang, terdapat banyak pendukung pemikiran filsafat pada era ini seperti; Confusius, Plato, Aristoteles, Niccolo Machiavelli, Montesqueiu, JJ. Rousseau, John Stuart Mill, dimana prinsip-prinsipnya adalah :
• Pelayanan publik harus memiliki moral yang baik
• Pihak yang memerintah dan anak buahnya harus memiliki hubungan paternalistik yang baik, dan memberi tauladan yang baik pada bawahannya.
• Menekankan pada loyalitas bawahan yang mampu membantu penguasa
• Pembatasan campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan lokal dan pribadi
• Mengutamakan prosedur birokrasi formal dalam manajemen dan pelayanan publik
• Dikotomi antara politik dan administrasi
• Perlunya Efisiensi dalam organisasi publik.

Hanya dalam prakteknya bisa dikatakan masih berjalan di negara-negara berkembang yang menganut faham kerajaan, dan juga termasuk di Indonesia dimana prinsip ini berlaku pada masa penjajahan belanda hingga sampai pada saat ini, walaupun ada niat baik dari pemerintah pasca Reformasi tahun 1998 untuk melakukan reformasi birokrasi termasuk administrasi publik di dalamnya, namun dalam penerapannya saat ini terutama pada sistem desentralisasi (Otonomi Daerah) bahwa jabatan Gubernur, Walikota/bupati merupakan jabatan Politik, dengan konsekuensi gubernur, Bupati/Walikota yang merupakan administrator di daerah merupakan orang yang di usung oleh Patai Politik untuk merebut kursi kekuasaan tersebut, sehingga hanya berorientasi kekuasaan dan bagaimana mempertahankannya, oleh karena itu penguasa di daerah pasti menekankan pada loyalitas yang mampu membantu penguasa (Tim sukses) ini terbukti dengan selalu terjadi bongkar pasang pejabat distruktur pemerintahan dari eselon yang tertinggi sampai dengan eselon yang terendah dalam rangka penggunaan SDM yang patuh dan loyal pada masa pemerintahannya, ini terbukti dengan selalu tarik menarik pada saat akan dilakukan pelantikan jabatan eselon, yang selalu sering terdengar adalah siapa ini si A, atau orang siapa ini si B, bukan karena kemampuan/kapabilitas si A atau si B, apabila mendapat jabatan tersebut, dan pastinya ini akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. celakanya di daerah hanya prinsip loyalitas pada atasan saja yang diterapkan dengan baik, sementara prinsip-prinsip yang lain belum di terapkan dengan optimal.

2. New Publik Manajemen (Pasca 1970)
Pada Era ini menganut falsafah Economic Theory, Run Government like a business (Menjalankan Pemerintahan seperti Bisnis) , atau mengelola pemerintahan dengan pendekatan bisnis dan memanfaatkan sektor private/swasta, Dengan prinsip-prnsipnya antara lain ;
• Menggunakan sektor ‘private’ dan pendekatan bisnis dalam sektor publik (run government like a business).
• Penerapan prinsip “good governance”.
• Kegiatan-kegiatan yg tidak bisa dilakukan secara efisien dan efektif oleh pemerintah ditangani oleh sektor swasta.
• Dalam sistem managemen dilakukan sistem pelayanan sipil, yaitu manajer diperkenankan menegosiasikan kontrak mereka dengan para pekerja.
• Fokus sistem anggaran pada kinerja dan hasil.
• Manajemen berorientasi pada hasil (managing for result)
• Menggagas konsep “citizens charter”.
• Mengenalkan konsep Reinventing Government.
• Menciptakan pemerintahan “works better & costs less”

Penerapan New Public Manajemen banyak diterapkan di negara-negara “anglo saxon” seperti Australia, Kanada, New Zealand, Inggris dan USA. Dimana dinegara-negara tersebut sektor swasta memegang peranan penting dalam pengelolaan masyarakat serta merupakan partner pemerintah dalam rangka Work Better dan Cost Less, Seperti yang dilakukan di New Zealand : kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah secara efisien dan efektif oleh pemerintah, ditangani oleh sektor swasta, di Inggris tahun 1983, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Hawk mempelopori gagasan managing for result, dan puncaknya adalah penerapan Good Governance (Pemerintahan yang baik). Di Indonesia pun Good Governance mulai di gaungkan pasca reformasi tahun 1998 bahwa pemerintahan kita akan menjalankan good Governance, upaya nya juga dapat terlihat dengan penekanan pada prinsip akuntabilitas, partisipatif (Bottom UP), dan transparansi, itu dapat dilihat dari penerapan Lakip pada pemerintahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari yang terendah (Kelurahan) sampai pada tingkat nasional, serta transparansi pun mulai berjalan dengan mulai terbukanya kebebasan Pers, hanya saja saat ini di Indonesia sedang ada pembahasan tentang RUU Rahasia Negara, yang dikhawatirkan dengan adanya Undang-undang ini akan kembali membungkam kebebasan pers dengan alasan menyebarkan rahasia negara maka pers dapat dihukum dan dituntut ke pengadilan.

3. New Public Service (Post 2003)
Pada Era ini Falsafahnya Democracy Theory (Teori Demokrasi) run goverment like a democracy (menjalankan pemerintahan seperti Demokrasi) dengan penekanan pada Serve Citizens, not Customer (Melayani warga masyarakat, bukan pelangggan), Seek the Public Interest (mengutamakan kepentingan public), dan Value Citizenship over Enterpreneurship (lebih menghargai warganegara daripada kewirausahaan). Sehingga peran pemerintah dalam menjalankan administrasi memegang prinsip-prinsip sebagai berikut ;
• Administrator Publik lebih banyak mendengar daripada berkata (More listening than telling) dan lebih banyak melayani daripada mengarahkan (More serving than steering).
• Kerjasama melalui jaringan kerja (networking).
• Akuntabilitas dan transparansi mengiringi responsibilitas pemerintah dalam pelayanan publik.
• Keterlibatan masyarakat sebagai warga negara secara aktif dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik.
• Pola pikir bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang wajib bagi Pemerintah.
perspektif new public service membawa angin perubahan dalam administrasi publik. Perubahan ini pada dasarnya menyangkut perubahan dalam cara memandang masyarakat dalam proses pemerintahan, perubahan dalam memandang apa yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, perubahan dalam cara bagaimana kepentingan tersebut diselenggarakan, dan perubahan dalam bagaimana administrator publik menjalankan tugas memenuhi kepentingan publik. Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi administrator publik sekaligus sebagai fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perspektif ini juga mengakui bahkan menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pemerintahan, termasuk daerah. Dalam prakteknya di Indonesia dapat dilihat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimana program ini diluncurkan untuk memberdayakan masyarakat, dari oleh dan untuk masyarakat sendiri, Pemerintah hanya menjadi fasilitatornya saja. Dan untuk daerah beberapa daerah yang sudah memulai menjalani New Publik service, seperti pelayanan perizinan satu atap di Sragen, yang lebih pada porsi pelayanan dengan memperpendek jalur birokrasi dan berorientasi melayani, pembuatan KTP gratis dan asuransi kematian untuk seluruh masyarakat Kota Metro Lampung, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan, di Provinsi Lampung, Pembuatan SIM keliling, dan sebagainya. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut, umumnya merupakan usulan dari Masyarakat, dan diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dan berperan aktif, sehingga citra pemerintah di mata masyarakat sendiri dapat betul-betul berfungsi melayani mendengarkan dan memfasilitasi, hingga pada akhirnya tidak ada lagi masyarakat yang takut atau bahkan enggan untuk berhubungan dengan administrator pemerintahan, dan itupun tergantung pada kemauan dan keinginan baik dari pemerintahan yang ada, masih tetap ingin menjalankan pemerintahan dengan cara lama, atau benar-benar menjalani pemerintahan sebagai publik service untuk masyarakatnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar